Mempertanyakan Komitmen Irwandi Yusuf dalam Memberantas Korupsi di Aceh

Posted on Juni 24, 2008. Filed under: Monitor Korupsi ! |

[Opini]
Oleh M Yusra

Bukan menjadikan rahasia lagi bahwasannya tingkat kejahatan korupsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) termasuk di papan atas, dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan yang terjadi pasca konflik dan bencana tsunami akhir tahun 2004 lalu, kucuran dana melimpah ke Bumi Rencong dengan berbagai bentuk program rehabilitasi, rekonstruksi, reintegrasi yang diamanahkan dunia internasional dan pemerintah Indonesia kepada pemerintahan di Aceh dan Badan Rehabilitasi Rekonstruksi (BRR) serta Badan Reintegrasi Aceh (BRA) berpotensi melanggengkan budaya korupsi yang telah mewabah di bumi Aceh.

Harapan segar bagi pembenahan pemerintahan di Aceh, dengan bentuk implementasi berupa pemberantasan korupsi baik di lingkungan pemerintahan maupun instansi dan lembaga lainnya, mencuat dengan terpilihnya Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Provinsi NAD dalam Pilkada Desember 2006 lalu. Irwandi Yusuf dipandang sebagai figur kontroversial yang tidak saja dikarenakan sosoknya berasal dari dari latar belakang GAM/KPA, sebagai kelompok pendukungnya dalam Pilkada lalu, namun juga pencalonannya yang tidak diusung partai manapun (independen), diharapkan banyak kalangan dapat bersikap tegas dalam pembenahan pemerintahan di NAD dari masalah korupsi.

Poin positif patut diberikan kepada Irwandi Yusuf selaku Gubernur NAD, atas pemberian izin kepada penyidik Polri untuk memeriksa tujuh anggota DPRD dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Beberapa anggota legislatif di sejumlah kabupaten kota lainnya diperkirakan juga akan menyusul mereka, terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang memungkinkan mereka terseret untuk berhadapan dengan hamba hukum.

Namun demikian satu hal yang tidak kalah penting untuk disorot dan disikapi, dalam rangka mendorong gerakan moral pemberantasan korupsi di bumi Serambi Mekah, adalah adanya dukungan Gubernur Irwandi Yusuf atas permohonan grasi penghapusan pelaksanaan pidana terhadap Abdullah Puteh. Mantan Gubernur Aceh itu saat ini masih menjalani pidana atas tindak pidana korupsi, saat dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Aceh. Dukungan Irwandi Yusuf terhadap permohonan grasi Abdullah Puteh tersebut, tak urung menjadi sorotan banyak kalangan di Aceh, mengingat masyarakat Aceh tahu persis dan tidak akan lupa tentang siapa yang harus bertangung jawab terhadap hilangnya anggaran APBD Aceh dari tahun 2000 hingga 2003. Jika dilihat dari data anggaran APBD saat itu, ketika Abdullah Puteh menjabat Gubernur NAD, banyak dana APBD yang hilang dan bahkan tidak ada sama sekali pembangunan yang berarti di Aceh.

Menjadi sangat wajar pula ketika aktivis anti-korupsi di Aceh, yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Anti-Korupsi Aceh, diantaranya Solidaritas Rakyat Anti-Korupsi (Sorak Aceh), Gerakan Solidaritas Anti-Korupsi (Gerak Aceh), Masyarakat Transparansi Aceh (Mata Aceh), Solidaritas Pemantau Anggaran (Sapa Aceh), menolak dengan tegas surat dukungan Irwandi Yusuf dalam rangka memberikan grasi kepada mantan Gubernur Abdullah Puteh. Dalam pandangan mereka, alokasi anggaran APBD tahun 2000-2003 yang hilang ketika Abdullah Puteh menjabat Gubernur bila dikalkulasikan akan mampu untuk menyejahterakan masyarakat miskin di seluruh Aceh. Selain itu permohonan grasi yang diajukan Irwandi Yusuf bagi Abdullah Puteh, dipandang pula akan memperlemah gerakan anti korupsi di Aceh serta bertentangan dengan visi dan misi yang pernah ditawarkan Irwandi Yusuf dalam kampanye Pilkada lalu.

Dalam konteks perpolitikan yang berkembang di Aceh saat ini, kasus permohonan grasi bagi Abdullah Puteh dari Irwandi Yusuf, menjadi sangat menarik untuk dicermati ketika KPA sebagai wadah anggota GAM untuk berpolitik, melalui jubirnya Ibrahim Syamsudin, membantah telah memberikan dukungannya terkait permohonan grasi sebagaimana yang diberikan oleh Irwandi Yusuf. Lebih jauh dari itu, KPA menganggap bahwa keputusan Irwandi Yusuf tersebut sebagai mengatas-namakan pribadi dan bukan dalam kapasitasnya sebagai salah satu unsur pimpinan dari KPA. Tentu saja pernyataan jubir KPA tersebut tidak lepas dari upaya merebut simpati masyarakat Aceh, terkait dengan persiapan KPA dalam membentuk partai lokal sebagai salah satu kontestan Pemilu 2009. Untuk mencapai target tersebut, keputusan Irwandi Yusuf sebagai salah satu figur sentral kelompok GAM/KPA dalam kasus grasi Abdullah Puteh, dikhawatirkan dapat memunculkan citra negatif bagi perjalanan politik kelompok GAM/KPA di mata masyarakat Aceh.

Lepas dari permasalahan politik yang terjadi di Aceh saat ini, permasahan korupsi bagaimana pun dan dimana pun akan tetap dipandang sebagai kejahatan besar yang menyengsarakan rakyat banyak. Oleh karenanya menjadi sangat aneh dan perlu untuk dipertanyakan, ketika Irwandi Yusuf yang berkomitmen untuk membangun pemerintahan bersih di Aceh saat kampanye Pilkada lalu, justeru memberikan dukungan bagi pemberian grasi atas terpidana kasus korupsi Abdullah Puteh.

Penulis adalah pemerhati masalah sosial berdomisili di Medan

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: