PEMILU INDONESIA: UNTUK SIAPA?

Posted on Februari 26, 2009. Filed under: Acheh Sumatera Merdeka |

( Suatu tela’ah Sejarah )

Oleh: Yusra Habib Abdul Gani

Di negara manapun yang mengamalkan demokrasi, kredibelitas penguasa diuji lewat Pemilu. Khusus di negara-negara berkembang (Afrika dan Asia) pelaksanaan demokrasi sangat labil. Artinya, jika negara tersebut di tangan junta militer, maka Pemilu dilaksanakan dibawah tekanan,  intimidasi, kekerasan dan menghalakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Jika kuasa di tangan orang sipil, maka para politisi gadungan lincah membodohi rakyat dengan beraneka-ragam propaganda. Rakyat yang kebanyakan buta politik dan dililit kemiskinan, selamanya menjadi mangsa rezim junta militer dan rezim sipil gadungan. Anehnya, masyarakat model ini percaya, bahwa jantung mereka tidak bisa berdenyut tanpa penguasa, walapun penguasa tersebut menipu dan mendhaliminya.

 

Di negara maju, jatuh atau kekalnya penguasa, ditentukan oleh rakyat yang sudah memiliki kesadaran pilitik. Asas: “Kedaulatan Tertinggi Berada Di Tangan Rakyat”, benar-benar dilaksanakan mengikut aturan hukum dan demokrasi. Itu sebabnya, calon pemimpin dari partai yang bertanding, mesti sanggup menguraikan program partai masing-masing yang rasional, logis dan relevan dengan tuntutan rakyat, seperti: perbaikan ekonomi, pelayanan umum yang memuaskan, menjamin kesejahteraan rakyat, perlindungan terhadap rakyat, kemantapan stabilitas politik dan keamanan, serta menyesuaikan diri dalam globalisasi ekonomi dan politik internasional.

Lantas bagaimana dengan Indonesia?

 

PRIODE ORDE LAMA (REZIM SUKARNO 1945 – 1966)

Untuk pertama sekali, Pemilu di Indonesia dilaksanakan tahun 1955, yang bermakna sepuluh tahun setelah kemerdekaan RI. Tahun 1945-1949 Indonesia dalam masa transisi; tahun 1949-1950 berlaku konstitusi RIS; 1950-1959 berlaku UUDS-1950. Jadi sepanjang priode 1945-1959, Indonesia terperangkap dalam kemelut ideologi dan konstitusi.

 

Pemilu tahun 1955, diikuti oleh multi partai –bekas partai-partai yang dibentuk sewaktu zaman Belanda– yang ketika itu dimenangkan partai Masyumi dengan suara mayoritas. Tetapi dalam Sidang konstituante, Masyumi diseret oleh PKI dan PNI –partai politik orang Jawa– ke dalam kancah pertentangan ideologis. Masyumi inginkan syari’ah Islam, sementara PKI dan PNI inginkan komunisme sebagai dasar negara. Akhirnya kemelut ini dihentikan Sukarno dengan membekukan Partai Masyumi dan tidak lama kemudian membubarkan Konstituate melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sesudah itu, barulah Sukarno membentuk MPRS tanpa Pemilu.

 

MPRS made in  Sukarno –priode 1960-1965– hanya berperan sebagai corong penguasa. Lihat saja, MPRS bisa didékté supaya Sukarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup, walaupun hal ini bertentangan dengan konstitusi. Dalam pertimbangan MPRS menyebut: “pengangkatan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup adalah untuk memperkaya preceden dalam ketata-negaraan Indonesia.”

 

Bermodal Ketetapan MPRS ini, Sukarno pengagum dan penganut ideology komunisme  merubah nama dari Komunisme kepada Marhaenisme –ajaran Sukarno– dan menyusun  Dasar Ekonomi dan Politik Indonesia ”MANIPOLUSDEK” sesuka hati-nya.

 

Jaringan komunisme internasional –poros Jakarta-Peking dan Jakarta-Moskow– menempatkan Indonesia sebagai buffer zone. Hal ini sempat menggusarkan menganut mazhab kapitalisme, khususnya Amerika dan Eropah Barat. Program meng-komunis-kan Indonesia disokong sepenuhnya oleh negara-negara berhaluan komunis lewat pinjaman luar negeri yang lunak kepada Indonesia. Demi komunisme, Sukarno telah menyelewengkan hutang luar negeri yang disebutnya sebagai dana revolusi  untuk membiayai kaderisasi, penyebaran, konsolidasi komunisme di Indonesia. Termasuk, kompensasi perang yang diberi Jepang juga amblas dalam saku rezim Sukarno tanpa diketahui oleh rakyat. Sebaliknya, demi Indonesia-Jawa, kuasa dan harta, Sukarno menyetujui pembayaran kompensasi lebih dari  800 Juta Golden (kurs mata uang waktu tahun 1949) untuk me-nasionalisasi-kan  perusahaan milik Belanda di bekas Netherland East Indies menjadi milik Indonesia. Pada hal menurut hukum perang dan Hukum Internasional, Pemerintah Belanda-lah yang wajib membayar ganti rugi kepada Indonesia, sebab Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Rahasia ini terbongkar sesudah 54 tahun kemudian (tahun 2003), saat Indonesia melunasi dana kompensasi tersebut kepada Belanda.

 

Untuk menjamin stabilitas politik, pertahanan dan menjaga kesinambungan komunisme, Sukarno membeli peralatan perang yang dananya diperoleh dari hutang luar negeri. Dan, sepanjang berkuasa, rezim Sukarno berlumur darah bangsa-bangsa di luar Jawa: membunuhnya dalam priode revolusi sosial (akhir tahun 1946 – 1949), disambung lagi dengan genocide sewaktu meletus Pemberontakan priode 1950 – 1960 di Jawa Barat, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Acheh, Sumatera Barat dan Tengah. Lebih dari itu, Sukarno telah menggadaikan tanah, harta-benda dan rakyat Indonesia kepada kuasa asing dengan dalih nasionalisasi perusahaan milik Belanda kepada Indonesia, pada hal modalnya tetap dimonopoli oleh Belanda, menimbun kekayaan dan meninggalkan beban hutang luar negeri. Indonesia benar-benar –kawasan tidak bertuan– yang telah dijadikan rezim Sukarno sebagai ”barang” yang diperjual-belikan kepada negara-negara asing. 

 

Untuk menutupi ”aurat”-nya, Sukarno menyunglap mata rakyat dengan pembangunan Stadiun Utama Senayan dan Tugu Monas, sebagai lambang kebanggaan Indonesia, yang biayanya berasal dari hutang luar negeri. Sukarno pada hakikatnya adalah boneka cantik komunis Cina dan Uni Soviet dari Belitar. Hidup dan matinya untuk komunisme.

 

Sungguh ironis. Ajaran Marhaenisme telah dibayar oleh Sukarno dengan harga mahal, yang menyebabkan 1 juta lebih jiwa rakyat Indonesia mati tahun 1965.  Disini jelas, bahwa pemimpin Indonesia tidak pernah memusatkan perhatian membangun bangsa dan meningkatkan tarap kehidupan rakyat, melainkan: pintar menyelewengkan hutang luar negeri untuk kepentingan pribadi, keluarga, komunisme, wanita dan tahta yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi.

 

PRIODE ORDE BARU (REZIM SUHARTO 1966 -1998)

Kejatuhan Sukarno tahun 1966 akibat dari ulah PKI dalam peristiwa G-30S-PKI tahun 1965, dan CIA turut memainkan peranan, sebab prilaku Sukarno dipandang membahayakan kepentingan negara-negara kapitalisme (Amerika dan Eropa Barat), khususnya di Asia Tenggara. Kudeta PKI yang gagal ini, dimanfaatkan oleh Suharto Cs –berbalik kudeta– terhadap  Sukarno yang akhirnya menghasilkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966.

 

Segera setelah kudeta, Suharto membentuk MPRS. MPRS made in Suharto priode 1966–1971, terfokus kepada konsolidasi untuk mempertahankan kuasa rezim Suharto dan Pemilu baru melaksanakan tahun 1971, diikuti oleh 9 Partai + Golkar sebagai satu-satunya kekuatan politik. Golkar menang mutlak dengan todongan, intimidasi, kekerasan, paksaan dan ditopang oleh dana dan kader yang sejak tahun 1966 telah dipersiapkan. 

 

Dalam kurun masa (1971–1973), issu komunisme yang merambah masuk dari Uni Soviet, Cina dan Vietnam meuju Indonesia telah dipakai rezim Suharto untuk mengeruk dana dan sokongan Amerika dan Eropah yang khawatirkan komunisme. Lantas, mengucurlah bantuan negara asing dan mudah mendapat pinjaman luar negeri dari badan-badan keuangan internasional. Hutang luar negeri ini dipakai untuk membeli peralatan perang dan memberi modal kepada anak-anak dan kroninya untuk mendirikan perusahaan-perusahaan raksasa yang bergerak dalam bidang: bangunan, keuangan, pertambangan, perkebunan, industri kimia dan tekstil, pariwisata dan perhotelan.

 

Untuk menunjukkan prestasi melawan komunisme kepada dunia luar, rezim Suharto mencaplok Tim-Tim tahun 1975 dengan kekuatan militer. Alasannya, karena penguasa Portugal ketika itu dipegang oleh partai komunis. Dikhawatirkan ajaran komunisme akan merebak ke Tim-Tim, sehingga Australia, Inggeris dan Amerika turut membantu peralatan perang untuk menghanguskan bangsa Timor Timur. 

 

Pasca perang Vietnam 1975, issu komunisme –manusia  perahu asal vietnam di Pulau  Galang dan tempat-tempat lain– terus dipakai rezim Suharto sebagai propaganda untuk memudahkan pinjaman luar negeri.  

 

Berbekal propaganda issu komunisme, agama sebagai simbul politik dan sokongan dari kuasa asing; rezim Orde Baru garang memenggal leher sembilan partai politik yang ikut dalam Pemilu tahun 1971. Empat partai politik yang memakai simbol Islam dipaksa membentuk partai baru (PPP). Sementara itu, lima partai politik yang memakai symbul Kristen dan nasionalis dipaksa membentuk partai baru (PDI). Akan halnya dengan Golkar, tetap kekar sebagai kekuatan politik. Akhirnya, dalam pemilu tahun 1977, hanya dua partai politik yang diizinkan bertanding (PPP dan PDI) disamping Golkar.

 

Dalam priode Pemilu tahun 1982, 1987, 1992 dan 1997, dapat disifatkan sebagai masa pesta-pora Orde Baru dan selama 32 tahun berkuasa, telah memainkan politik kotor, taktik belah bambu terhadap lawan politik, pengekangan kebebasan bersuara dan berorganisasi, pemaksaan nasionalisme Indonesia-Jawa melalui program P4, intimidasi, kekerasan, pembunuhan massal, monopoli perdagangan, nepotisme, tamak yang berlebihan (kleptokrasi) dan korupsi merajalela, telah mengantarkan Suharto, keluarga dan kroninya ke dalam deretan orang-orang terkaya di dunia dan menyeret Indonesia kepada salah satu dari tiga negara yang paling banyak hutang luar negeri di dunia.

 

Mengapa dunia internasional: Amerika dan Eropa Barat dengan NATO-nya, Eropah Timur dengan Pakta warsawanya terus menjual alat perang kepada Orde Baru? Mengapa badan-badan keuangan internasional: IGGI, CGI, IMF dan Bank Dunia terus-menerus mengucurkan dan pinjaman luar negeri kepada Indonesia? Mengapa pemerintah asing menyokong kebijaksanaan rezim orde Baru? Sebab, mereka mempunyai kepentingan ekonomi, politik dan pertahanan regional di Indonesia. Di mata kuasa asing, Indonesia sebenarnya tidak berarti apa-apa, kecuali: hanya suatu kawasan dalam peta dunia, dimana: PAKTAWARSAWA [sekarang sudah bubar], NATO, USA, EU dan Badan-badan keuangan Internasional bisa leluasa mengexploitasi dan menguasai sumber potensi alam Indonesia dan sekaligus memanfaatkan manusianya. Itu sebabnya, siapapun yang menjadi Presiden, dianggap sebagai ”Kepala Suku” dari kuasa/negara asing, dan setiap kali dilaksanakan Pemilu, Tuan ”Kepala Suku” selalu memberi bantuan uang untuk membuat kotak suara, tenda, membeli mobil (transportasi) dan gaji pegawai KPU, agar pemilihan anggota MPR dan ”Kepala Suku” mereka berjalan mulus.

 

Kuasa asing tidak segan-segan memberi penghargaan kepada ”Kepala Suku” (baca: Suharo) semasa berkuasa, sebab dianggap berhasil dalam projek penghijauan, walaupun dalam realitasnya, diketahui bahwa 60% hutan-hutan di luar pulau Jawa: Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sudah habis ditebang dan menjadi tandus. Belum lagi: hasil Migas, Perak, Emas, Timah, tembaga, perkebunan dan lainnya, siang malam dikuras oleh bandit-bandit Jakarta bekerjasama dengan investor asing. 

 

Dalam perhitungan ekonomi, hasil exploitasi alam Indonesia nilainya jauh melebihi dari jumlah pinjaman luar negeri. Disini terdapat keuntungan berlipat ganda dari: bunga pinjaman yang wajib dibayar Indonesia dan hasil projek-projek perusahaan asing. Tegasnya, INDONESIA ADALAH WILAYAH TAK BERTUAN” termasuk penghuninya, yang Jeans Paul Sartre klasifikasikan sebagai bukan manusia. Katanya: ”kelompok manusia yang hidup di negara berkembang (baca:Indonesia), tidak pantas disebut manusia. Mereka sebenarnya budak-budak dari sepertiga penduduk dunia (negara maju: Barat dan Amerika, baca: kelompok berkulit putih)” yang menguasainya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki.

 

Kehidupan politik dibawah Orde Baru (1966 -1998), seumpama lukisan yang memadukan warna kebinatangan, nepotisme, tamak (kleptokrasi), arogan, otoriter, diktator, barbarik, genocide dan ethnocide. Namun dunia initernasional tidak peduli dan tidak mau bertanggungjawab. Mereka hanya perlu supaya kepentingan ekonominya tidak terganggu. Soal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Suharto merupakan perkara biasa, sebab bangsa-bangsa Eropah dan Amerika sebenarnya sudah puas menari di atas genangan darah dan kenyang memperjudikan jiwa manusia selama beratus-ratus tahun penjajahannya di Asia, Afrika dan Amerika Latén. Dan, ketika sang ”Kepala Suku” (Suharto) tidak lagi disukai, dicampakkan dan diserahkan kepada massa rakyat untuk menghakiminya.

 

Kepada Suharto berlaku hukum karma. Tahun 1966, Suharto melakukan kudeta terhadap Sukarno yang menghasilkan SUPERSEMAR, yang dibayar mahal dengan membunuh 1 juta lebih jiwa manusia melayang. Sukarno akhirnya roboh bersama komunisme oleh kekuatan massa rakyat tahun 1966. Tahun 1998, giliran Suharto roboh dari kursi presiden bersamaan dengan hancurnya nepotisme, kleftokrasi, otoriter, koruptor, juga oleh kekuatan massa rakyat. Rezim Suharto, telah menggadaikan Indonesia kepada kuasa asing dan Suharto lebih merupakan boneka cantik kuasa asing dari Kemesu, ketimbang seorang pemimpin yang peduli rakyat.

 

 

PRIODE HABIBIE (SUCCESSOR ORDE BARU 1998-1999)

Satu-satunya alasan kejatuhan rezim Orde Baru, karena rakyat sudah muak dan jera dengan penderitaan, hak asasi rakyat diinjak-injak selama 32 tahun. Emosi rakyat yang mengkristal, menggelinding dan akhirnya menjadi gelombang kekuatan massa. Kekuatan ini diarahkan dan dimafaatkan oleh kalangan reformer untuk memulihkan kehidupan demokrasi. Perlu dicatat bahwa, bukan kalangan reformer yang mengajar dan mendidik rakyat untuk menjatuhakn rezim Suharto. Vice versa, kekuatan massa rakyat-lah yang melahirkan reformer supaya berani tampil ke depan memulihkan kehidupan demokrasi di Indonesia.

 

Selama berkuasa, Habibie berada dalam ketakutan dan political will memaksa-nya  membentuk multi partai, sampai akhirnya Golkar terjungkal dalam Pemilu tahun 1999. Namun begitu, Habibie berhasil memagari tuan-nya (Suharto) dari tuntutan hukum atas tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM selama berkuasa.

 

Diketahui bahwa, pinjaman luar negeri yang dicairkan oleh IMF ketika itu, amblas di tangan rezim Habibie, selain menyelewengan dana non budgeter Bulog sejumlah Rp. 40 milyar bersama Akbar Tandjung, Rahardi Ramelan serta Taskin Haryono Suyono.

 

Ujian terakhir rezim Orde Baru dibuktikan dalam laboratorium politik –Pemilu tahun 1999– dimana Habibie, yang sejak 21 Mei 1998 berkuasa –menggantikan Suharto– sebagai  Presiden, ternyata partainya (Golkar), dikalahkan oleh PDI-P (pimpinan Megawati). Mengapa Gokar kalah? Sebab Habibie –boneka cantik Golkar dari Paré-parè Sulawesi– tidak berdaya memulihkan kepercayaan rakyat dan najis Golkar yang lèngkèt di sekujur tubuh, tidak dapat disamak lagi. Habibie akhirnya terpelanting.

 

Rezim Habibie adalah successor Orde baru yang melibas hutang luar negeri, korupsi dan mementingkan kepentingan pribadi dan partai Golkar, ketimbang peduli rakyat.

 

PRIODE ABDURRAHMAN WAHID ( ZAMAN REFORMASI 1999-2001)

Kemenangan Abdurrahman Wahid dalam Sidang MPR/1999, semata-mata karena faktor keberuntungan dari momentum reformasi yang digerakan massa rakyat. 

 

Pada dasarnya, mentalitas Abdurrahman Wahid (Gusdur) sama dengan dengan Sukarno, Suharto dan Habibie. Yang berbeda hanya baju dan waktu. Kalau Sukarno terlibat dalam penyelewengan hutang luar negeri untuk membiayai kaderisasi dan penyebaran komunisme di Indonesia; Suharto terlibat dalam penyelewengan hutang luar negeri untuk memperkaya diri, keluarga, kroni serta memperkuat Golkar; Habibie terlibat dalam penyelewengan hutang luar negeri dan dana Bulog sebanyak Rp. 40 Milyar, untuk mengkonsolidasi Partai Gokar, maka Abdurrahman Wahid, yang belum genap dua tahun berkuasa, menyelewengkan bantuan Sultan Brunei kepada rakyat Acheh, mencapai Rp. 2 milyar lebih, dipakai untuk mengkonsolidasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Acheh melalui kaki tangannya, Afdhal Yasin dan melalap dana Bulog.

 

Selama berkuasa, Gusdur meloby banyak negara asing dengan maksud memulihkan citra dan kepercayaan dunia internasional, membenahi ekonomi yang sudah ambruk. Dengan harapan, supaya pemerintah negara asing dan badan keuangan internasional percaya kepada dirinya –”Kepala  Suku”– yang loyal kepada Tuan-nya (kuasa asing). 

 

Dalam kondisi rakyat masih trauma dengan prilaku Orde Baru, ternyata rezim Gudur tidak dapat mengelak dari ketergantungan hutang luar negeri, korupsi, mementingkan kroni, partai, dan dinilai tidak memiliki kemampuan menerjemahkan makna reformasi kedalam pelaksanaan demokrasi. Di saat obsesi politiknya belum wujud, MPR mencampakkannya ke dalam lumpur kehinaan.

 

Lagi-lagi, Pemilu 1999 menghasilkan penguasa yang tidak mampu memimpin dan memulihkan ekonomi Indonesia tanpa hutang luar negeri, bertindak dhalim dan tetap mengamalkan korupsi untuk memperkaya diri, kroni dan partainya. 

 

 

PRIODE MEGAWATI (ZAMAN REFORMASI 2001-sekarang)

Munculnya Megawati sebagai Presiden RI, bukan karena pertimbangan politik, melainkan atas pertimbangan yuridis –konstitusi– yang menentukan: ”apabila Presiden berhalangan, maka jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden”.

 

Sebagai Presiden, Megawati memulai karier dengan numpang issu terrorisme  yang paling ditakuti oleh masyarakat internasional. Apalagi dikenal pasti, di Indonesia terdapat sarang terrorisme. Berangkat dari sini, Megawati beralasan untuk membeli peralatan perang, seperti: membeli beberapa Pesawat tempur dan Helycopter dari Rusia, membeli 4 buah kapal perang laut dari Belanda, membeli beberapa kapal perang laut dari Jerman dan Inggeris. Sementara Jepang, menyumbang dana untuk menangkal lanun di Selat Melaka, agar pengiriman gas alam cair dari Acheh ke Jepang berjalan mulus.

 

Peralatan perang ini dalam realitasnya bukan menangkal terrorisme dan lanun, tetapi untuk menghancurkan GAM, gerakan kemerdekaan RMS dam Papua Merdeka. Hal ini telah dibuktikan selama Darurat militer di Acheh (19 Juni 2003 – sekarang). Bahkan untuk memperkukuh politik luar negeri, Megawati meloby anggota Kongres dan Presiden Amerika Serikat, supaya GAM dimasukkan ke dalam list jaringan terrorisme internasional. Maksudnya supaya mudah menarik simpati dan dukungan Internasional untuk meredam kekuatan TNA dan politik GAM di luar negeri, Papua dan Maluku Selatan. Tetapi upaya Megawati gagal total! 

 

Darimana dana untuk membeli peralatan perang ini, kalau bukan dari pinjaman luar negeri? Akhir tahun lalu (10 Desember 2003), IMF mencairkan 400 juta dollar USA; CGI mencairkan 3,2 Milyar dollar USA, Jepang mencairkan 46 Milyar Yen kepada Indonesia, ditambah lagi bantuan dari Australia dan Amerika. Pada 1 Februari 2004, UNDP memberi pinjaman sebesar 24 Juta dollar USA kepada Indonesia. Ada anggapan bahwa dengan mengucurnya pinjaman luar negeri, berarti masih ada kepercayaan dari kuasa asing kepada Indonesia. Pada hal dengan melunjaknya hutang luar negeri, maka ekonomi dan politik Indonesia makin dijerat oleh kuasa asing.

 

Terlepas dari semua itu, penguasa tidak risau, sebab Indonesia sejak Sukarno – sekarang sudah digadai. Megawati memakai hutang luar negeri tidak untuk pertumbuhan dan memulihkan ekonomi, melainkan memperkaya diri, kroni dan partai politiknya. Buktinya, belum cukup empat tahun berkuasa, rezim Megawati sudah menyelewengkan dana pembelian pesawat tempur dari Rusia dan terlibat dalam pembelian minyak secara gelap dari Iraq. Disini nampak, bahwa pemimpin Indonesia –siapa saja– tidak akan mampu berbuat tanpa hutang luar negeri, yang sekarang sudah mencapai Rp.11 juta rupiah yang wajib ditanggung oleh setiap penduduk Indonesia. Selain itu, hutang luar negeri dipakai untuk pertahanan keamanan yang mengancam Indonesia dari kehancuran. Sebab, jika Indonesia bubar, siapa yang membayar hutang luar negeri Indonesia? Untuk itu perlu tercipta stabilitas keamanan, agar kepentingan ekonomi negara asing selama tidak terganggu.

 

Kini Megawati sedang dipertaruhkan. Belanda, Perancis dan Jerman yang diketahui tengah mengalami kiris ekonomi yang hebat –terpaksa menjual peralatan perangnya kepada Indonesia untuk membantu memulihkan ekonomi masing-masing– memberi bantuan keuangan kepada Indonesia. Ini propaganda yang amat menggelikan.

 

Jadi, secara ekonomis, Indonesia adalah adalah milik investor asing, mafia dan kuasa asing; secara geographis, Indonesia adalah suatu wilayah dalam peta dunia yang tidak bertuan –tidak ada pihak yang bertanggungjawab– mengenai nasib Indonesia; secara moral, Indonesia sudah tergadai kepada kuasa asing, sebab sudah dililit oleh hutang luar negeri dan secara politis, Indonesia adalah negara protektorat yang berada dibawah lindungan negara asing, sebab semua kebijaksanaan ekonomi, politik dan keamanan ditentukan  oleh kuasa asing. Ini nampak dari setengah abad lebih usia Indonesia.

 

 

BAGAIMANA DENGAN PEMILU APRIL 2004, DI ACHEH?

Secara yuridis, rezim Indonesia tidak berhak dan berwenang melaksanakan Pemilu di Acheh. Sebab Penguasa perang (Presiden RI) telah memproklamirkan bahwa Acheh dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer pada 18 Mei dan diberlakukan pada 19 Mei 2003, melalui Kepres RI no. 28 tahun 2003.

 

Proklamasi perang dari penguasa perang Indonesia, menempatkan Acheh sebagai suatu kawasan yang rentan keamanan dan politik, dimana dua kekuatan –TNA versus TNI– sedang bertarung. Sebanyak 81 ribu serdadu Indonesia, dilengkapi peralatan perang angkatan Laut, Udara dan Darat telah dikerahkan menentang TNA. Semua peralatan perang ini sudah dioperasikan secara terpadu dalam perang di Acheh. Inilah bala tentara musuh Acheh yang paling besar sepanjang sejarah Acheh, pasca perang melawan Portugis dan Belanda.

 

Dunia internasional nampak sebelah mata memandang Acheh –memberi sokongan moral dan politik serta bantuan keuangan dari badan-badan keuangan Internasional kepada Indonesia– namun, perang yang berlangsung hampir satu tahun ini belum juga reda. Pasukan TNA masih tetap exist dan bertahan dengan taktik gerilya. Perang ini telah mengancam stabilitas keamanan dan politik Indonesia dan mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan-perusahaan asing di Acheh.

Dalam status dadurat perang, maka tidak ada pilihan, kecuali hukum perang yang berlaku dengan menghormati ketentuan Hukum Internasional. Penguasa darurat militer RI, tidak sah membuat keputusan politik secara sepihak yang mengatas namakan Acheh. Artinya, selagi perang masih berkecamuk dan Kepres no. 28 tahun 2003 belum dicabut, maka diperlukan penengah intervensi asing untuk membantu mengakhiri perang ini. Jika tidak, perang akan terus berlangsung secara biadab tanpa kendali. TNI sedang bertindak biadab dalam perang di Acheh, dimana: penangkapan, penahanan, pembunuhan, penculikan, penyiksaan, penganiayaan dan mengadili tertuduh tanpa pembela. (semua tahanan Acheh yang dipindahkan ke penjara-penjara di pulau Jawa, disidang tanpa pembelaan). Rezim Megawati tidak saja melanggar hukum perang, tetapi lebih jauh dari itu, melanggar hukum positif (KUHAP) Indonesia. Jadi sangat beralasan kalau Depertemen luar negeri Amerika Serikat mengutuk rezim Megawati sebagai berikut: „Pemerintah Amerika Serikat menilai prestasi Indonesia dalam praktek penegakkan hak asasi manusia masih buruk dan bahkan mengarah ke tingkat kepada tingkat yang lebih buruk. Penilaian tersebut dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS pada hari Kamis (26/2) waktu setempat dalam Laporan Praktek HAM di berbagai negara selama tahun 2003. “Anggota-anggota pasukan keamanan melakukan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan dan dengan sewenang-wenang menahan orang-orang sipil serta anggota kelompok separatis;

“Pemerintah Indonesia juga dianggap seringkali gagal melindungi hak-hak dasar anak-anak, kaum perempuan, pengunjuk rasa damai, jurnalis, orang-orang cacat, kelompok minoritas dan penduduk asli. AS mencatat, pelanggaran HAM di Indonesia kebanyakan terjadi di Aceh di tengah-tengah pemberontakan separatis yang telah berlangsung lama;

“Meski gencatan senjata dicapai pada Desember 2002 antara pemerintah (Indonesia, red) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hanya sedikit kemajuan yang dihasilkan dalam hal demiliterisasi;

“Pembunuhan biadab, pemukulan dan penyiksaan oleh tentara, polisi dan para pemberontak merupakan sesuatu yang biasa. Dalam banyak kasus, para korban adalah warga sipil;

Laporan HAM 2003 oleh AS itu juga menyorot peranan TNI dan Polri yang keduanya dianggap belum menunjukkan pembagian kerja yang jelas berdasarkan tanggung jawab masing-masing. “Peran militer terlihat tumpang tindih dalam masalah keamanan dalam negeri, terutama di daerah-daerah konflik seperti Aceh, Kepulauan Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua,” kata Deplu AS. (AS Nilai Praktek HAM Di Indonesia Buruk. (Berita Sore Buruk 27-2-2004.)

Memandangkan semua itu, tidak mungkin dilaksanakan Pemilu yang bebas, adil dan jujur di Acheh. Apapun dasar dan alasannya, maka Pemilu dibawah penguasa darurat perang adalah illegal dan kalaupun dilaksanakan juga, hasilnya adalah batal demi hukum, sebab perkara ini berlawanan dengan prinsip hukum perang dan hukum Internasional. Tidak seorangpun berhak mewakili Acheh atas nama partai politik yang dibentuk berdasarkan UU Pemilu Indonesia. Dalam situasi darurat perang, semua penduduk dilarang bertindak untuk dan atas nama kepentingan penjajah Indonesia di Acheh.

 

Sejarah membuktikan bahwa, sejak Belanda menyatakan perang pada 26 Maret 1873–1942, yang menempatkan Acheh dalam keadaan darurat perang. Tetapi penguasa perang Hindia Belanda –agressor– tidak pernah membuat UU Pemilu –membentuk  partai politik– apalagi melaksanakan Pemilu, memilih wakil Acheh untuk duduk dalam Parlemen Belanda. Meskipun secara politis, hal tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam realitasnya tidak pernah terjadi. Sebab sebejat-bejat Belanda, mereka tahu perkara ini melanggar hukum perang. Hal ini berbeda dengan wilayah Netherland East Indies yang berpusat di pulau Jawa. Di tahun 1911-an, atas pertimbangan politik ethis, pemerintah Hindia Belanda mengizinkan wakil dari anak jajahannya membentuk partai politik seperti: PKI dan PNI untuk duduk sebagai kambing congèk dalam Volksraad (Parlemen) Belanda di Betawi. Tidak untuk Acheh!

 

Demikian juga, ketika rezim Sukarno menempatkan Acheh sebagai wilayah dalam status keadaan darurat militer, melalui Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908), yang selanjutnya diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113). Tetapi rezim Sukarno tidak pernah bermaksud membuat UU Pemilu untuk membentuk partai politik yang mendukung rezim Sukarno, apalagi melaksanakan Pemilu dalam keadaan dadurat perang di Acheh. Sukarno hanya mengangkat tokoh-tokoh DI-TII Acheh yang menyerah untuk duduk dalam MPRS, seperti Nur El Ibrahimi. Dan sebelumnya, Tuanku Mahmud, orang Acheh yang menyerah kepada Belanda, diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk duduk dalam Volksraad Belanda di Betawi. Disini jelas, bagaimana posisi Acheh dalam keadaan darurat perang.

 

Jadi, sangat ganjil jika rezim Megawati melaksanakan Pemilu di Acheh dibawah penguasa darurat militer untuk memaksa bangsa Acheh memilih dalam Pemilu April 2004. Dua puluh empat (24) partai politik: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, asas Marhaenisme Ajaran Bung Karno; Partai Buruh Sosial Demokrat, asas Pancasila dan UUD 1945; Partai Bulan Bintang, asas Islam; Partai Merdeka, asas Pancasila; Partai Persatuan Pembangunan, asas Islam; Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, asas Pancasila; Partai Perhimpunan Indonesia Baru, asas keadilan, demokrasi dan kemakmuran; Partai Nasional Benteng Kemerdekaan, asas Marhaenisme Ajaran Bung Karno; Partai Demokrat, asas Pancasila; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, asas Pancasila; Partai Penegak Demokrasi Indonesia, asas Pancasila; Partai persatuan Nahdatul Ummah Indonesia, asas Islam; Partai Amanah Nasional, asas Pancasila; Partai Karya Peduli Bangsa, asas Pancasila; Partai Kebangkitan Bangsa, asas Pancasila; Partai Keadilan Sejahtera, asas Islam; Partai Bintang Reformasi, asas Islam; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, asas Pancasila; Partai Damai Sejahtera, asas Pancasila; Partai Golongan Karya, asas Pancasila; Partai Patriot Pancasila, asas Pancasila; Partai Sarikat Indonesia, asas Pancasila; Partai Persatuan Daerah, asas Pancasila; Partai Pelopor, asas Pancasila; yang akan bertanding untuk merebut kursi MPR dan DPR.

 

Semua partai politik ini tidak memiliki ruang dan waktu  dan tidak berhak sama sekali memperjual-belikan suara bangsa Acheh untuk kepentingan politik Indonesia. Masih segar dalam ingatan, ketika ribuan bangsa Acheh melayang nyawanya sebagai korban ideology Pancasila, ribuan bangsa Acheh melayang nyawanya sebagai korban ideology Marhaenisme Ajaran Komunis Sukarno, dan ribuan bangsa Acheh menjadi korban pengkhianatan atas alasan persatuan dan keadilan. Cukup sudah!

 

Untuk menamatkan situasi darurat perang, semestinya Badan dunia –Dewan Keamanan PBB– dapat menengahi –melakukan intervensi– dan menempatkan Acheh sebagai wilayah neutral yang bebas dari dua pengaruh dan kekuatan (TNA & TNI). Dengan begitu, Acheh berada dalam pengawasan dan perlindungan DK-PBB. Ini penting, agar tidak berlaku lagi tindakan biadab yang melanggar HAM oleh TNI, sambil mencari penyelesaian politik yang komprehensif. 

 

Diketahui bahwa, Badan dunia (PBB) memiliki data lengkap tentang akar konflik Acheh yang dilaporkan oleh NGO’s atau laporan langsung dari ICRC, UNDP, UNICEF dll, yang terjun langsung ke Acheh. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan dan langkah-langkah ke arah penyelesaian Acheh sbb:

Pertama, Badan dunia (PBB) secepatnya membentuk suatu komisi untuk Acheh (United Nation Commission for Acheh) yang khusus bertugas menyelidiki, menginventarisasi akar konflik dan menganalisa akar konflik atas dasar kebenaran sejarah Acheh.

Kedua, PBB dapat mengevaluasi dan mengambil kesimpulan sementara dari:

1.      Hasil penelitian (Polling) SIRA yang menyimpulkan bahwa 97% rakyat Acheh inginkan merdeka;

2.      Rapat Umum yang diselenggarakan SIRA pada 8 November 1999, yang dihadiri dua juta orang, yang menuntut supaya dilaksanakan referendum dibawah pengawasan PBB di Acheh;

3.      Pemilu Indonesia yang dipaksakan di Acheh tahun 1999, hanya 2% dari 4 juta penduduk Acheh yang ikut memilih. Berarti, hanya serdadu Indonesia, pegawai pemerintah dan politisi gadungan yang ikut memilih. Untuk mengelabui mata dunia, penguasa Indonesia menempuh jalan pintas: melantik anggota Parlemen dari “daerah” pemilihan Acheh melalui Kepres. Perkara ini belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Ketiga, menyampaikan protes, supaya penguasa Indonesia tidak memaksakan rakyat Acheh untuk ikut dalam Pemilu April 2004. Sebab, realitas politik di Acheh semakin bertambah buruk dibanding beberapa talum sebelumnya, terutama setelah dikeluarkan Kepres no. 28/2003, yang menempatkan Acheh dalam keadaan berbahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer. Dengan demikian, diperlukan stabilitas keamanan sehingga benar-benar menjamin pelaksanaan referendum yang  bebas, adil dan jujur.

Ke-empat, meminta PBB supaya segera melaksanakan Resolusi Parlemen Eropah pada 20 November 2003 tentang Acheh, terutama:

a.      Urges the Indonesian Government to provide immediate and unimpeded access throughout Aceh for all humanitarian agencies, independent human rights observers, diplomatic representatives (including any from the Tokyo group), journalist and other parties with a legitimate interest;

b.      Calls on the elected political authorities to operate strict surveillance of military activity in the province, especially in other to ensure respect for the international laws on the protection of civilians;

c.      Calls on the Indonesian Government to allow UN monitors to visit the province, in particular the UN Special Representatives on Human Rights Defencers, the UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, the UN Special Representative on Internally Displaced Person and the UN Special Rapporteur on Torture;

d.      Requests that the Commission assist the Indonesian Government in its efforts to implement the UN Convention against Torture Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the recommendations made by the committee against Torture, and th recommendations made by the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers; dll.

Keilma, berdasarkan fakta di atas, sudah saatnya Badan dunia (PBB) menentukan jadwal pelaksanaan referendum di Acheh. Inilah langkah-langkah strategis untuk menghentikan perang di Acheh.

 

Sebetulnya, masalah Acheh bukan sesuatu yang baru dan asing bagi PBB. Sebab, bukankah PBB telah mengupayakan menyelesaikan Acheh suatu masa dahulu, yakni: ketika utusan United Nation Committee for Indonesia (U.N.C.I) (yang kemudian lebih dikenali dengan KTN) –Amerika, Australia dan Belgia– mengunjungi Acheh pada Januari 1949? Ketika itu utusan PBB menanyakan masalah masa depan Acheh. Hanya saja pertanyaan tersebut menyalahi aturan (protokuler) –bertanya kepada Tengku Daud Beureu-éh (Gubernur Militer Indonesia untuk Acheh, Langkat dan Tanah Karo) secara pribadi– bukan bertanya kepada bangsa Acheh lewat referendum. Jawaban Tengku Daud Beureu-éh adalah keputusan pribadi, bukan keputusan kolektif dari bangsa Acheh. Utusan KTN semestinya menjalankan mandat supaya referendum dilaksanakan di Acheh.

 

Jadi, oleh karena kunjungan utusan PBB ke Acheh tahun 1949 dipandang gagal, maka sekarang waktunya untuk menetapkan jadwal baru untuk menyelesaikan Acheh yang tepat dan komprehensif, sebelum segalanya terlambat.

Wallahu’aklam bissawab

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: